SOFIFI, suarakpk.com - Beberapa organisasi kemahasiswaan yang berdomisili di Ibu Kota Provinsi Malut diantaranya, GAMHAS, SMI dan PMII melakukan Refleksi dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional atau biasa dikenal dengan May Day tepatnya pada tanggal 1 (satu) Mei 2018 bertempat dikawasan lampu merah Desa Galala Kecamatan Oba Utara, Selasa (01/5) dimulai pada pukul 10.20 WIT sampai selesai pada pukul 12.20 WIT, selain refleksi, beberapa elemen ini juga melakukan penggalangan dana. Menariknya, tema yang diangkat pada sebuah spanduk yang bertuliskan "Rakyat Lawan Rezim Upah Murah, JOKOWI-JK Lawan Kapitalisme Pendidikan, Bangun Kekuatan Politik Alternatif Melawan Politik Elit Borjuasi", dari pantauan suarakpk.com jumlah massa aksi sekitar 16 orang.
Dalam kesempatan tersebut Kordinator lapangan (Korlap) dari gabungan organisasi, Sardi menyampaikan bahwa, dalam rangka memperingati hari buruh sedunia (May Day) dapat menekan keras terhadp pemerintah setempat agar dapat merealisasikan terkait dengn ksejahtran terhadap kaum buruh itu sendiri.
"Bedasarkan pengamatan pengupahan yang diberlakukan lewat PP 78 tentang pengupahan oleh pemrintah ternyata, regulasi ini hanya memenuhi kepentingan para kaum pemodal dan memperkaya pengusaha yang serakah."paparnya.
Menurutnya, dalam regulasi kebijakan yang diambil oleh rezim Jokowi-JK ternyata tidak memberikan jalan keluar untuk kesejahtraan rakyat yang mengakibatkan dibeberapa sektor mengalami keterpurukan, misalkan terjadi kapitalisasi disektor pendidikan, kesehatan, politik dan beberapa sektor lainnya.
"Ini sangat berpengaruh besar atas kemajuan suatu bangsa dan daerah dimana hak-hak normatifnya digerogoti oleh rezim penguasa hari ini."ungkap Sardi.
Selain itu, salah satu orator lainnya, Amir memaparkan, dalam rangka Hari May Day atau Hari Buruh Internsional merupakan hari yang sakral yang wajib direfleksikan oleh seluruh elemen gerakan rakyat hususnya di Maluku Utara.
"Secara pengkajian bahwasanya buruh Indonesia yang berkapasitas sebagai tenaga kerja lokal dan putra bangsa sendiri kini telah diabaikan oleh pemrintah Jokowi-JK."pungkasnya.
Ditambahkan juga orator lainnya, Agus yang intinya menyampaikan Problem ini dikuatkan dengan adanya kebijakan Presiden yang membuka ruang kebebasan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.
"Yang artinya bahwa jika tenaga kerja asing yang didatangkan dari Negara Cina, maka akan mengakibatkan pengangguran dan akan menambahkan tingkat kemiskinan di Negara Indonesia."paparnya.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar