SOFIFI, suarakpk.com - Hampir sudah satu tahun tidak ada aktivitas kegiatan perusahaan daerah (Perusda) Kie Raha Mandiri milik pemerintah provinsi Malut, padahal hampir puluhan miliar menelan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Kondisi tersebut menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara melalui komisi I, merekomendasikan pada Pemerintah Provinsi Malut menutup Perusda Kie Raha Mandiri, pasalnya tidak memiliki kontribusi pendapatan daerah."Setiap tahun dianggarankan dalam APBD untuk penyertaan modal, dengan harapan bisa berkontribusi pada daerah, namun kenyataannya merugikan keuangan daerah, sehingga rekomendasi pada Pemprov untuk tutup Perusda,"hal ini sampaikan Ketua Komisi I DPRD Malut Wahda Z Imam kepada wartawan di Ternate, Kamis (10/5).
Wahda mengatakan perusahaan daerah tidak berjalan dengan baik diakibatkan karena Gubernur Malut memilih orang tidak pas, buktinya orang yang ditunjuk Itu tidak mampu menjalankan perusahaan."gubernur menunjuk orang untuk kelola itu ternyata tidak mampu, untuk itu pemerintah secepatnya evaluasi dan gantikan manajemennya jika tidak perusda Kie Raha Mandiri harus di tutup,"katanya
Menurutnya Perusahaan Kie Raha Mandiri ini menjadi beban APBD, sehingga jika model manajemen seperti saat ini harus ditutup, jika tidak maka pemerintah harus mencari formula dengan menempatkan orang-orang yang berlatar bepakang pebisnis sehingga mampu mengelola perusda."dari pada setiap tahun jadi beban APBD, lebih baik Perusda dibubarkan saja, karena tidak berkontribusi apa-apa saat ini,"katanya
Bahkan dirinya mendapat informasi bahwa direktur Perusahaan Kie Raha Mandiri yang dipercayakan Gubernur Malut, Samsir Andili telah mengundurkan diri, maka Pemerintah Provinsi Malut secepatnya ambil langka."memang sudah undurkan diri, jadi kami rekomendasikan pada Pemprov pertama ganti manajemen yang punya kemampuan mengelola perusda, kedua Perusda dibubarkan saja,"kata politisi partai Gerindra itu.
Disentil terkait berapa dana APBD yang diserap Perusda Kie Raha Mandiri, kata Ketua DPD Partai Gerindra Malut itu belum mengetahui angka pasti, namun mencapai puluhan miliar, namun tidak berkontribusi pada daerah."Perusda hanya berkontribusi beban APBD saja, karena setiap tahun dianggarankan, untuk itu bubarkan saja Perusda,"tegasnya.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar