BATU BARA, suarakpk.com - Sekdakab Sakti Alam Siregar yang mewakili Pjs Bupati Batu Bara M Faisal Hasrimy menyampaikan terima kasih atas pendapat, saran dan kritik yang disampaikan DPRD Batu Bara, dengan kritik tersebut diharapkan bisa menjadi bahan acuan menjalankan tugas tugas pemerintahan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara tantangan dan hambatan semakin berat seiring dengan semakin majunya teknologi, maka harus ada sinergitas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan kami yakin Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD arif lagi bijaksana menyikapi segala permasalahan, selain itu dalam rangka memberantas terorisme kami mendukung upaya yang dilakukan TNI dan Polri.
Sidang paripurna DPRD Batu Bara dengan agenda khusus penyampaian laporan Pansus LKPJ Bupati Tahun 2017 serta pemberian rekomendasi atas LKPJ dibuka oleh Ketua DPRD Batu Bara Selamat Arifin, SE, M.Si, Jumat 18/05/2018 pada pukul 11.10 wib dihadiri 16 angota dari 35 orang anggota DPRD Batu Bara dan saat sidang berlangsung anggota dewan yang hadir bertambah 5 orang dan rapat paripurna saat itu dihadiri 21 orang termasuk pimpinan DPRD.
Sekretaris pansus LKPJ Bupati Tahun 2017 Citra Muliadi Bangun SE yang membacakan laporan pansus dan rekomendasi kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta rekomendasi kepada Pjs. Bupati Batu Bara.
Pada laporannya, pansus DPRD menyoroti ketidak hadiran Kepala BPKAD dalam pembahasan LKPJ 2017 sehingga pansus merekomendasikan agar Pjs. Bupati meninjau jabatan Kepala BPKAD.
Selain itu pansus juga merekomendasikan kepada Pjs. Bupati agar apa yang disampaikan elemen masyarakat terkait Ka. BAPPEDA dapat disahuti.
Pansus juga menyoroti Inspektorat dan merekomendasi agar Inspektorat melakukan pemeriksaan fisik ke OPD agar temuan BPK menjadi minim.
Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pansus merekomendasikan 3 hal diantaranya menyarankan agar Dinas berkoordinasi dengan KPAID Batu Bara terkait penanganan dan perlindungan anak.
Kepada Bupati, pansus merekomendasikan 8 hal dan salajsatunya tidak efektifnya pemeriksaan Inspektorat terhadap penggunaan APBD dan DD di desa.
Walau hanya merupakan rekomendasi namun Ketua DPRD Batu Bara Selamat Arifin, SE, M.Si yang ditemui suarakpk usai sidang paripurna mengharapkan agar Pemkab dapat mengakomodirnya. " kita hanya memberikan rekomendasi tanpa ada sanksi yang dikenakan apabila Pemkab tidak melaksanakannya," ucap Selamat. (Muhammad Amin).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar