NIAS SELATAN, suarakpk.com - Kepala Desa di Seluruh Nias Selatan, sebanyak 459 Desa dari 35 Kecamatan di Jabat oleh PNS dari berbagai instansi, Nias Selatan seharusnya sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa devinitif.
Masyarakat memprotes kinerja Pemkab Nias Selatan diduga mengundur-undur waktu pemilihan kepala Desa devinitif yang sudah lama dibahas di DPRD bulan September 2017 dan sudah dianggarkan di APBD 2018, tetapi masih saja dalam tahapan, kami tidak memahami entah tahapan apa.
Kepala Desa di Nias Selatan seluruhnya dari PNS rangkap Jabatan jadi Kades bahkan ada dari Kepala Dinas, Camat dan dari Jurusan Kesehatan. Contohnya, Salah satu Kepala Dinas Perizinan Nias Selatan menjadi Kepala Desa dari tahun 2016 sampai sekarang dan turut mengelolah Dana Desa.
"Dari keterangan yang didapat dari seorang masyarakat Desa Nanowa Nias Selatan mengatakan di Desa saya Pj Kades dari PNS/Pejabat Pemkab Nias Selatan Kepala Desa saya seorang Kadis Perizinan seharus Bupati menggantinya atau karena ada hubungan keluarga" kata Kariaman Maduwu, yang juga sebagai Ketua Fraksi DPRD Partai Demokrat, tadi siang, Selasa (8/5) saat di temui suarakpk.com di ruang kerjanya.
Dana Desa yang dikelola Pj Kades Nanowa, lanjut KM, diduga sangat diragukan penggunaannya, bangunan tidak bermanfaat kepada masyarakat, diminta kepada Inspektorat Nias Selatan agar mengaudit seluruh anggaran yang di kelola Pj Kades dan seorang Pejabat di Dinas Perizinan Nias Selatan.
"Kami masyarakat Desa Nanowa memprotes dan merasa keberatan atas sikap Pj Kades rangkap Kadis Perizinan setiap ada rapat, kami tidak pernah diundang. Pj Kades melaksanakan semua kegiatan tanpa ada papan informasi hanya saudara dekat di sekeliling yang diundangnya proses kegiatan dilakukan sesuka hatinya." keluh Kariaman yang mengaku mewakili warga masyarakat Nanowa.
Ditambahkan, Kariaman, jika dirinya dan warga lainnya merasa kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
"Saya sebagai masyarakat dan Ketua Fraksi DPRD Partai Demokrat merasa kecewa atas kinerja Pemkab Nias Selatan,memposisikan PNS rangkap jabatan jadi Kades sementara masih banyak lagi masyarakat yang layak jadi Kades yang tidak punya pekerjaan"pungkasnya. (Haris Lase)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar