TERNATE, suarakpk.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian indikator makro pembangunan Maluku Utara menunjukan perkembangan yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2014 tumbuh sebesar 5,49 persen kemudian terus tumbuh pada 2015 menjadi 6,1 persen, bahkan pada tahun 2017 tumbuh menjadi sebesar 7,67 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal itu disampaikan Plt. Gubernur Maluku Utara Ir. H. M. Natsir Thaib, dalam sambutannya pada saat pembukaan Musrenbang Maluku Utara, Rabu (11/4) di Grand Dafam.
“Ekspor tahun 2014 sebesar 29,8 juta US$ meningkat hampir 10 kalilipat pada tahun 2017 menjadi 272,09 juta US$. Inflasi tahun 2014 sebesar 9,34 persen turun signifikan pada 2017 menjadi sebesar 1,97 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada maret 2014 sebesar 5,65 persen turun pada September 2017 menjadi 5,33 persen. Tingkat kemiskinan pada september 2014 7,41 persen tyrun menjadi 6,44 persen pada september 2017, angka tersebut masih berada dibawah rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,12 persen,” ungkap Gubernur.
Gubernur menjelaskan, indikator lainnya yqng juga menggambarkan dampak positif pembangunan di Maluku Utara adalah indeks kebahagiaan Maluku Utara pada 2917 sebesar 75,68 tertinggi di Indonesia sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Maluku Utara adalah yang paling bahagia di Indonesia. Selain itu, kemajuan demokrasi dengan variabel keberhasilan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi juga berkembang sangat baik, yang dapat diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Maluku Utara masuk dalan 10 provinsi yang mendapat penghargaan pencapaian IDI terbaik.
Hal yang sama juga terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 65,18 menjadi 66,63 pada 2017. Pencap aian lainnya yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berhasil diraih pada 2017 dan merupakan yang pertamakali sejak terbentuknya Provinsi ini pada 1999.
“Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpertisipasi sehingga Maluku Utara bisa meraih hasil-hasil pembangunan yang cukum menggembirakan,” ungkapnya.
Meski demikian menurut Gubernur, keberhasilan yang diraih saat ini sangat baik, namun kita juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian, kesungguhan dan kerja keras sehingga keberhasikan yang telah dicapai harus menjadi spirit untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalan menghadapi tantangan kedepan. “Pemrov Maluku Utara bertekad untuk menerapkan sistem apkikasi E-Planing dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran,” katanya.
Sekadar diketahui, tema RKPD Maluku Utara 2019 adalah Pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pengembangan investasi. Dengan tema tersebut, rencana pembangunan Maluku Utara pada 2019 diarahkan pada 3 prioritas yaitu, Pembangunan SDM, melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan perwujudan e-government untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. Pembangunan Infrastruktur, dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada konektivitas antar wilayah, peningkatan rasio elektabikitas, pembangunan perumahan dan pemukiman serta percepayan pengembangan Kota baru Sofifi. Pengembnagan investasi, diatahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pengembangan industri kreatif, industri kecik menengah (IKM) dan usaha kecil menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
Gubernur juga mengatakan, beberapa hal yang sangat penting misalnya, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar memperhatikan sasaran prioritas nasional sehingga tercipta sinergitas antara pusat dan daerah. Kepada SKPD agar nengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menjabatkan sasaran prioritas pembbagunan daerah dengan program dan kegiatan secara tepat dan terukur.
Tampak hadir dalam acara pembukaan Musrenbang tersebut, Plt. Gubernur Maluku Utara, Ir. M. Natsir Thaib, anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Achmad Hatari, Deputi bidang pemantauan evaluasi dan pengendalian pembangunan Bappenas, Dr. Taufik Hanafi, Kepala pusat pengembangan kawasan perkotaan BPIW Kementerian PUPR, Ir. Agusta Ersada Sinulingga, Direktur evaluasi pengelolaan dan informasi keuangan daerah (EPIKD) Dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu RI, Ria Sartika Azhari, staf ahli Kemendagri bidang ekonomi dan pembangunan, Drs. Hamdani, MM, Wabup Halut Muhlis Tapi-Tapi, dan sejumlah unsur pimpinan forkompinda Malut serta utusan dari masing-masing Kabupaten/Kota.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar