TERNATE, suarakpk.com - Pergeseran anggaran yang dilakukan Pemprov Malut pada tahun 2017 lalu untuk membiyai kegiatan Widi Internasional Fishing Tournament (WIFT) walaupun dianggap bermasalah oleh DPRD Propinsi Malut sehingga DPRD tidak membahas dan memasukkannya di APBD-Perubahan, terkait dengan itu kepada suarakpk.com Kepala BPKP Malut, Indra Khaira Djaya via telepon tadi malam, Senin (16/4) menjelaskan hal tersebut,"Waktu itu kita diminta oleh gubernur dan inspektorat untuk membantu dan melihat, maka waktu itu kita melihat dari kacamata yang lebih komprehensif, artinya dalam ketentuan mendagri itu kan, kalau sesuatu kondisi yang sifatnya mendesak dan apabila tidak dilakukan akan mempengaruhi pada pelayanan kepada publik dan juga nantinya mencemari nama baik pemerintah daerah,"katanya.
"Maka dibenarkan prosesnya, apakah itu namanya pergeseran ataupun perubahan, nah intinya kan itu. Waktu itu kan ada dua hal yang besar mengenai WIFT yang begitu mendesak, tamu-tamu sudah pada mau datang, presiden direncanakan datang yang satunya lagi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU juga kan lembaga pelayanan masyarakat karena mau pemilu. Dua hal itu yang kita melihat dan kita juga sudah melihat Pemprov sudah mengambil langkah-langkah untuk melakukan kajian, masuk dalam kriteria pergeseran itu, jadi sangatlah mendesak dengan pelayanan umumlah pada saat itu,"jelasnya.
"Dan mereka (pemprov.red) juga sudah bersurat ke depdagri untuk meminta pendapat atas hasil kajian ini gimana, apakah menurut mendagri bagaimana. Nah itu juga mendagri menjawab dengan surat tertulis, dalam surat jawabannya mendagri isinya memuat dalam kategori mendesak, waktu itu disarankan bersuratlah ke DPRD dan Pemprov bersurat ke DPRD intinya untuk minta ijinlah, tujuannya untuk menuju perubahan dalam APBD kita tapi ujungnya tidak mengalami perubahan itu, waktu itu juga masalahnya bermacam-macam, masalah TTP lah, nah itu sebenarnya maka kita mengawal dan melihat apakah semua prosedur itu sudah dijalankan, kita melihat sudah dan mekanisme-mekanisme itu sudah diambil,"tutur Indra.
"Waktu itu kita katakan pada Pak Gubernur kalau langkah-langkah ini sudah diambil, yah sebagai posisi pengelola pemerintahan, sudah sesuai dengan kategori aturannya, proseduralnya sudah dilakukan sejak kita kawal, sampai beberapa kali rapat sampai kita juga memastikan, karena saya bilang waktu itu resikonya besar. Waktu itu saya ingat betul pada saat genting sekali setelah kita rapat terakhir hari jumat, sementara sabtu, minggu dan senin tamu-tamu dari jakarta sudah berdatangan, itu kan sangat mendesak sekali, kalau nanti pakai pendekatan-pendekatan prosedural, tidak ada payung hukumnya malah bisa bemasalah secara hukum kan penggunaan dana yang begitu besar sangat luar biasa. Kitapun waktu itu sangat menyarankan sekalipun ini dilakukan juga meski dikontrol, saya bilang ke inspektoratnya supaya semua transaksi itu benar-benar dikontrol artinya apa yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan bukan lagi mumpung, mumpung ada uang dan digunakan sesuka hatinya sehingga tidak punya akuntabilitas, karena pengalaman kita sering ada acara besar begitu sering ada orang bermain didalam kondisi yang serba tidak teratur itu, pengalaman kita seperti kasusnya gerhana matahari, ada juga Sail Morotai kan begitu, karena begitu sering ada orang yang mengambil keuntungan. Pada saat itu kita sudah ingatkan pada gubernur agar kesempatan-kesempatan tidak terbuka dan kita melakukan yang terbaiklah untuk Maluku Utara."urainya.(RD).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar