BATU BARA, suarakpk.com - Semenjak diangkatnya Muhammad Faisal Ashrimy sebagai Pjs Bupati Batu Bara beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sumatera Utara nampaknya terus menjadi sorotan dan penuh aksi demo.
Dan pada Rabu 21/03/2018
Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Batu Bara (BMP2-BB) yang diketuai Darmawan S Nasution meminta kepada Pjs Bupati Batu Bara untuk tidak melibatkan kontraktor yang mempunyai masalah.
Dalam orasinya Darmawan menyampaikan korupsi merupakan kejahatan yang sangat mengerikan dan merusak tatanan kehidupan Masyarakat, negara bahkan sampai kesendi sendi dunia pendidikan.
Korupsi itu sudah seperti pohon besar yang sulit dirobohkan karena sudah memiliki akar yang kuat dan sudah menjadi budaya para oknum pejabat yang ada khususnya dikabupaten Batu Bara.
Menurut hasil laporan World Justice Project (WJP) lanjut Darmawan Indonesia menduduki peringkat 14 dari 15 Negara terkorup didunia dan peringkat 80 dari 90 Negara didunia (WJP 2015:13) serta berada diperingkat 90 dari 176 Negara dengan skor 37 (Transparency Internasional 2016).
Begitu juga dengan kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 dengan nama kegiatan proyek pembangunan jembatan plat beton lokasi Dusun V(lima) Desa Kwala gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
No kontrak 07-LP/APBD/SP/PPK/PUP/2015 Biaya Rp 1.446.831.000.00 pelaksana CV MJT gagal total.
Namun proyek gagal yang dimaksud tambah Darmawan pada tanggal 12 September sampai dengan 28 Desember 2015 proyek tersebut dinyatakan 100% selesai dan dibayar lunas.
Berdasarkan BAST hasil pekerja nomor 07.LP/BAST/PPK/PUP-BB/2015 tanggal 22 Desember 2015 CV MJT telah dibayar lunas diketahuinya dari SP2D nomor 05984/SP2D/2015 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp 1.446.831.000.00 ditambah PPN.
Dari hasil pemeriksaan fisik dan dokumen yang diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pertanggung jawaban pelaksanaan dan administrasi pembayaran kontrak shop drawing, as built drawing,final quality, rekapitulasi laporan bulanan, laporan harian dan fhoto dokumentasi pekerjaan juga bermasalah kata Darmawan.
Para pendemo hari ini ditemui oleh kabid trantib Satpol PP, dan elvandri meminta kepada pendemo untuk membubarkan diri dan diharap bersabar karena para pejabat teras Batu Bara sedang tidak berada ditempat.
Disela demo ketua aksi demo Darmawan mengatakan dari hasil audit BPK proyek yang bermasalah itu adanya kerugian negara sebesar Rp 1,2 milyar namun diketahuinya CV MJT baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 300 juta." seharusnya CV MJT mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 1,2 milyar tapi kenapa baru Rp 300 juta dikembalikan" ungkap Darmawan.
Setelah membubarkan diri menurut Darmawan pihaknya melalui BMP2-BB langsung menuju Kejari Lima puluh untuk membuat laporan.
Pantauan Suarakpk dilokasi, para pendemo saat itu dikawal oleh anggota Satpol PP Batu Bara. (Red414)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar