MUNA, suarakpk.com - Pengelolaan Dana Desa (DD) di kabupaten Muna Barat (Mubar) kembali menjadi sorotan bagi masyarakat Mubar. Pengelolaan DD di Mubar dinilai tidak transparan dan kegiatan yang dilaksanakan dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Anehnya, meski sudah diadukan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Mubar terkait persoalan ini, namun belum juga menemukan kejelasan.
Hal inilah yang dirasakan oleh salah seorang warga Mubar, Halini. Pada Sabtu 10 Maret 2018, kepada Suarakpk.com Halini menuturkan ada beberapa hal yang dirasa ganjil terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat desa tentang pengelolaan DD.
Katanya, sebelumnya dia bersama masyarakat sudah pernah memberikan laporan terkait persoalan penyalah gunaan DD tersebut kepada Pemda Mubar, namun sampai saat ini aduan tersebut belum sampai pada titik terang alias belum ada tanggapan.
"Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan besar sampai saat ini, dimana setiap aduan yang pernah dilaporkan,? baik di Kejari Muna maupun instansi terkait di Mubar, diantaranya Inspektorat Mubar, BPMD Mubar dan DPRD Mubar?," ujar Halini via WhatsAppnya, Sabtu (10/03/18).
Halini yang juga merupakan Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Sultra ini juga mengatakan selain aduan penyalah gunaan DD, pernah juga dilaporkan tentang sistem pelayanan yang kurang terpuji oleh kepala desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Mubar. Kepala desa tersebut tidak mau menandatangani apa yang menjadi keperluan masyarakatnya yang seharusnya dia tanda tangani, bahkan dia menyuruh masyarakatnya untuk meminta tanda tangan kepada Camat atau Bupati.
Yang anehnya, lanjut Halini, Bupati Mubar sebagai pembina atau pengawas terkesan membiarkan hal ini terjadi.
"Kenapa saya katakan demikian, hasil pemeriksaan inspektorat terkait dugaan penyalah gunaan DD oleh Kepala desa Sidamangura terdapat sebuah indikasi dan hasil pemeriksaan tersebut telah diserahkan sama Wakil Bupati Muna Barat lewat asisten satu, tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan ataupun tindak lanjut dari pengambil kebijakan yabg ada di Mubar," ungkapnya.
Sambungnya, Halini juga melayangkan protesnya terhadap kinerja Kejari Muna, ia mengatakan begitupun dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna dimana telah dilaporkannya dugaan pencucian uang oleh kepala desa Sidamangura pada September 2017, namun sampai saat ini tidak ada informasi tentang perkembangan kasus yang dilaporkan.
"Pertanyaan besarnya adalah sudah sejauh mana tingkat pembinaan atau pengawasan Bupati Muna Barat terhadap para kades yang ada di Mubar, karena saya pastikan banyak masyarakat yang mengeluh terkait pengelolaan dana desa," jelasnya.
Terakhir dia menjelaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap kinerja Mubar terhadap pengelolaan DD.
"Masyarakat tidak pernah mengetahui berapa anggaran yang keluar dan berapa sisa anggaran, kemudian tidak adanya transparasi anggaran, hingga masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pelaporan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai saat ini," pungkasnya. (Randy).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar