TERNATE, suarakpk.com - Partai Hanura dibawah kepemimpinan Dr. Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar mempunyai kewenangan penuh untuk menjalankan roda organisasi, sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Jenmerus V. Popana melalui rilisnya ke media ini mengatakan,"Berdasarkan surat edaran DPP Partai Hanura nomor A/027/DPP-HANURA/III/2018 untuk menghimbau pengurus di seluruh Indonesia diminta untuk tetap dan tetap menjalankan aktivitas kepartaian, program kerja partai dan tetap menjaga ketertiban,"ucapnya.
"Sesuai dengan surat keputusan Mentri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (Non-Executable) karena itu DPP Partai Hanura di bawah kepemimpinan ketua umum Dr. Oesman Sapta dan sekjend Herry Lontung Siregar akan mengambil langkah-langkah hukum, langkah politik dan administratif untuk mempertahankan SK Menkumham, baik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maupun melalui Menteri Hukum dan HAM RI,"ungkap anggota DPRD Malut ini.
Menurut Jenmerus bila ada kader Hanura yang membelot maka akan dikenakan sanksi,"Hanura secara legal masi tetap ketum Oesman Sapta dan Herry Lontung Siregar. DPD Hanura Malut akan berikan sangsi tegas terhadap anggota DPRD yang membelot terhadap kepemimpinan Oso (sapaan ketum Hanura). KPU telah mensahkan Hanura sesuai SK Menkumham. Saya dan Basri Salama adalah Hanura legal yang diakui di kemenkumham,"tegasnya.(rd).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar