TERNATE, suarakpk.com -Pemerintah Propinsi Maluku dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan (rakorbang) bidang ketenagakerjaan, pembangunan daerah tertinggal dan ketransmigrasian, Kamis (22/3). Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malut Umar Sangadji saat memberikan sambutan mengatakan,"Masaalah ketenagakerjaan di Propinsi Maluku Utara diperkirakan masih diwarnai isu ketenagakerjaan,"katanya.
"Terkait pengangguran terbuka, setengah penganggur, kualitas keterampilan tenaga kerja, perluasan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penegakkan hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, produktifitas tenaga kerja serta kesejahteraan tenaga kerja dan kondisi lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar wilayah akan ikut memberikan pengaruh secara signifikan terkait berbagai isu ketenagakerjaan. Dibidang ke transmigrasian tantangan yang dihadapi saat ini adalah semakin terbatasnya areal lahan untuk pengembangan transmigrasi, calon areal pengembangan transmigrasi baru belum memenuhi aspek clear and clean (2c). Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas, tunggakaan masaalah pertanahan berura sertifikat lahan usaha, rendahnya mengatasi masaalah pengangguran, mendukung ketersediaan areal untuk ketahanan pangan daerah."pungkasnya.
"Rakorbang ini diharapkan menjadi momen penting dalam mewujudkan rangkaian sistem perencanaan pembangunan yang memiliki makna strategis untuk membangun kerjasama, menetapkan kesepahaman dan konsep bersama dalam mengimplementasikan program-program dibidang ketenagakerjaan, pembangunan daerah tertinggal dan ketransmigrasian serta merupakan wahana untuk membangun sinergitas program antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota."harap Umar.
Sementara itu dalam laporan ketua panitia pelaksan kegiatan Drs. Hi. Thalib Pono mengatakan, "peserta rakorbang sendiri berasal dari dinas tenaga kerja kabupaten/kota, terdiri dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu dan narasumber ada yang dari pusat dan Bappeda propinsi Malut serta sumber anggarannya berasal dari APBD,"pungkasnya.(rd).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar