JAYAPURA, suarakpk.com - Dalam Sidang lanjutan perkara hilangnya Fraksi Perjuangan Rakyat (FPR) pada DPRD Kabupaten Raja Ampat, pihak tergugat menghadirkan dua saksi dalam persidangan tersebut,
yakni Sekretaris DPRD Kabupaten Raja Ampat Noack Komboy, SH dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Raja Ampat, Oktovianus Mambraku, SH.
Dalam persidangan tersebut, saksi Oktovianus Mambaraku menjelaskan terkait proses keluarnya surat rekomendasi dari PDI Perjuangan terkait pengunduran diri kadernya dari Fraksi Perjuangan Rakyat yang diketuai oleh Charles A.M Imbir, ST, M.Si.
Selain itu juga saksi menjelaskan alasan mundurnya anggota DPRD asal PDI Perjuangan, karena sudah tidak harmonis lagi dan sudah keluar dari komitmen awal yang dibuat sebelum terbentuknya Fraksi Perjuangan Rakyat yang terdiri dari Partai Hanura dan PDI Perjuangan.
"Selain karena tidak ada keharmonisan dan sudah keluar dari komitmen awal, alasan lain yang membuat anggota DPRD asal PDI Perjuangan mengundurkan diri dari FPR adalah tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat," tandas Oktafianus Kamis, (29/03/2018).
Charles A.M Imbir, ST, M.Si yang
demo terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Raja Ampat yang adalah anak kandung dari anggota DPRD Raja Ampat asal PDI Perjuangan.
Sementara penasehat hukum dari pihak penggugat, Johnson Panjaitan, SH mengatakan, bahwa keluarnya anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat asal PDI Perjuangan, Abbas Umlati dari Fraksi Perjuangan Rakyat bukan hanya melanggar komitmen.
"Yang paling urgen adalah tidak mau kalau Bupati Raja Ampat yang adalah anak kandungnya dikatakan korupsi oleh Charles Imbir yang merupakan Ketua Fraksi Perjuangan Rakyat saat melaksanakan demo," tegas Carles. (DM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar