BATU BARA, suarakpk.com - Ketua Koordinator pendamping PKH, Kabupaten Batubara, Mukhrizal Arif, M.Pd.I angkat suara terkait dengan pemberitaan yang berjudul, Diduga Penyaluran PKH di Batu Bara Syarat Korupsi.
Menurut, Mukhrizal atas pemberitaan yang terbit tersebut kami menyampaikan keberatan dan memberikan konfirmasi ke pada redaksi suarakpk.com melalui WhatApp biro Batu Bara.
Dirinya mengakukan jika pemberitaan tersebut dinilai menyesatkan dan tidak berpijak pada data yg benar.
"kami menyayangkan pemberitaan dimana pendamping PKH diduga melakukan tindak korupsi, tanpa sebelumnya melakukan konfirmasi dan atau klarifikasi ke PPKH Kab.Batubara.
Dijelaskan Mukhrizal, jika telah terjadi perubahan kebijakkan PKH dari tahun 2016 ke Tahun 2017.
"perlu kami sampaikan bahwa terjadi perubahan kebijakan PKH dari tahun 2016 ke tahun 2017, dimana pada tahun sebelumnya nilai bantuan diberikan berdasarkan jumlah komponen dan tiap komponen memiliki nilai bantuannya masing masing." jelasnya tadi petang, senin (19/2) melalui WhatsApp kepada Biro suarakpk.com Kab.Batubara.
Mukhrizal juga menjelaskan data penyaluran seperti untuk bumil.balita dan apras 1 jt. sd 250. smp 750 dan sma 1 jt.
"adapun pada tahun 2017, nilai bantuan diseragamkan menjadi 1.890.000 dan dibayarkan dalam 4 tahap. tahap 1, 2 dan 3 dibayar 500 rb dan tahap 4 dibayar 390 rb" ungkapnya.
Ditambahkan, selain itu terjadi juga perubahan lembaga bayar dari sebelumnya melalui pos beralih ke bank mandiri.
"akibat dari perubahan kebijakan tersebut, terjadi keterlambatan penyaluran pada tahun 2017. tahap 1 yang harusnya dibayar februari, tahap 2 seharusnya mei baru bisa disalurkan pada tahap 3 yakni bulan agustus. itulah kenapa dibuku tabungan dilakukan pendebetan 3 x 500 rb dan diberikan bantuan 1.5 jt kepada penerima apapun tanpa ada potongan apapun dan oleh siapapun." tegasnya.
Mukhrizal menuturkan "jika selanjutnya bantuan tahap 4 tahun 2017 disalurkan pada bulan desember dengan nilai bantuan 390 rb." pungkasnya. (006/red)
good
BalasHapus