PIDIE,suarakpk.com - Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018 sebesar Rp 2,2 triliun akhirnya disahkan melalui qanun dalam sidang paripurna DPRK Pidie, Kamis (15/2/2018) malam, di kantor DPRK tersebut.
Pengesahan anggaran itu setelah diketuk palu menjadi qanun RAPBK 2018 oleh Ketua DPRK Pidie, Muhammad AR, didampingi Wakil 1 Jamaluddin SP dan Wakil 2 Usman Yusuf.
Tiga fraksi di DPRK Pidie meliputi Fraksi NasDem, Fraksi Gabungan dan Fraksi Partai Aceh (PA) sepakat merestui R-APBK diqanunkan.
Persetujuan itu tertuang dalam pendapat akhir masing-masing fraksi.
Untuk diketahui pembahasan R-APBK 2018 sempat tarik ulur antara SKPK dengan Banggar DPRK Pidie hampir dua bulan. Pembahasan RAPBK tersebut bukan dibahas secara bersama, melainkan sistem pokja.
Adapun angka pendapatan sebelum pembahasan Rp 2.017.147.214.453. Namun, setelah dilakukan pembahasan angkanya bertambah Rp 18.419.457.071, sehingga menjadi Rp 2.035.566.671.524.
Sementara porsi belanja sebelum pembahasan Rp 2.060.895.328.369. Tapi, usai pembahasan bertambah Rp 141.823.256.673 sehingga menjadi Rp 2.202.718.585.042. Sehingga angka belanja defisit mencapai Rp 167.151.913.518.
Sedangkan pembiayaan dari penerimaan sebelum pembahasan sebesar Rp 43.748.113.916. Tapi, angkanya bertambah usai pembahasan menjadi Rp 123.403.799.602. Kini, total penerimaan setelah pembahasan menjadi Rp 167.151.913.518.
Ketua Raksi Partai Aceh (PA), Jailani HM Yacob, mengatakan, Fraksi Partai Aceh menerima dan menyetujui hasil pembahasan RAPBK Pidie tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan sebagai qanun.
" Kami menyetujui RAPBK 2018 diqanunkan, kita berharap kedepan naskah KUA dan PPAS serta RAPBK cepat diserahkan TAPK Pidie. Sehingga pembahasan dilakukan lebih cepat," pungkas Jailani. (Nazar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar