BUTENG, suarakpk.com- Pelantikan pejabat baik struktural maupun fungsional di Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah (Buteng) yang dilaksanakan pada Jum'at 12 Januari 2018 lalu menuai sorotan.
Salah satu tokoh pemuda Buteng, Falihin Barakati menilai pelantikan tersebut tidak mempertimbangkan asas keadilan politik.
"Setelah saya mengamati dinamika pasca pelantikan pejabat kemarin baik di medsos maupun di ruang diskusi lainnya, ternyata banyak yang kecewa, khususnya para tim relawan yang memenangkan Bupati di Pilkada kemarin. Jadi wajar menuai sorotan. Pasalnya sejumlah nama yang dimutasi maupun yang diberi jabatan tidak mempertimbangkan asas keadilan politik," ungkap Falihin saat diwawancarai suarakpk.com via handphone, Senin (15/1/18).
"Kok yang memperjuangkan kepentingan politik hingga tercapai tak diakomodir, sementara yang berlawanan diakomodir. Adilnya mana? Bukankah dalam setiap pertarungan politik ada konsekuensi politik? Kalau niatannya ingin merangkul semua, maka tak harus dengan mengamputasi yang sudah kukuh bersama dari awal," tambahnya.
Mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Halu Oleo (UHO) ini berharap agar kedepannya dalam mengambil sebuah kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek.
"Saya hanya bisa berharap kedepannya Bupati dalam mengambil kebijakan harus mempertimbangkan segala aspek untuk meminimalisir gejolak. Untuk masalah ini cukup menjadi bahan evalusi bahwa pentingnya mempertimbangkan asas keadilan politik karena akan menjadi penilaian tersendiri di mata publik," pungkasnya. (Randy).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar