Tren Positif pada Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan di Pijay

Wabub Pijay dalam sidang paripurna DPRK.

PIDIE JAYA, suarakpk.com - Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi mengatakan, sejumlah indikator ekonomi makro daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan Pidie Jaya menunjukkan tren yang positif.  Pun demikian masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan dengan kerja keras.

Pemkab Pidie Jaya, sebagaimana yang tertuang  dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) tahun 2018, yang diusulkan pemkab ke dewan setempat adalah sebesar Rp 685 juta, berupaya keras untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang berdasarkan hasil evaluasi masih membelit masyarakat.

Dalam Perbup nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2018, Pemkab Pidie Jaya menetapkan delapan skala prioritas pembangunan  untuk menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat seperti pemertaan infrastruktur antar wilayah dan penaganan pasca bencana.

“Delapan skala prioritas ini seperti peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, pembangunan sarana pemukiman dan sarana pendukung lainnya. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan keshatan juga menjadi agenda utama kami dengan anggara tahun depan,” papar Said Mulyadi saat pidato pembukaan sidang paripurna DPRK setempat, tentang penyampaian KUA-PPAS 2018, Rabu (22/11).

Dikatakan, berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan keseimbangan infarstruktur serta persoalan ekonomi dan sosial masyarakat, Pemkab Pidie Jaya dengan anggaran yang ada pada tahun 2018 mendatang berupaya semaksimal mungkin untuk di seselasikan.

Maka itu, lanjut Said Mulyadi, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat, pemkab Pidie Jaya mengambil lima langkah kongrit terhadap kebijakan belanja kabupaten tahun 2018 mendatang, diantaranya adalah mengalokasikan belanja daerah di prioritaskan pada program pembangunan yang mendesak yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

Pemkab Pidie Jaya pun akan lebih mengefektif dan mengefisienkan serta menghindari penggunanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang kemudian di lanjutkan dengan menghindari terjadinya tumpang tindih program dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dan singkronisasi antar SKPK.

“Kami juga akan mengevaluasi secara objektif dan berkala terhadap capaian hasil dan mamfaat dari setiap alokasi belanja yang telah di gunakan dan melakukan pengawasa intensif untuk meminimalisir terjadinnya penyimpangan kegiatan,” tukas Said Mulyadi.

Tiga sumber pendapatan tersebut adalah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 48 milyar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 440,9 milyar lebih dan pendapatan daerah lain yang sah mencapai Rp 196,1 milyar. “ Target pendapatan tersebut belum tersmasuk DAK. Sebab belum ada alokasi pasti dari Pemerintah Pusat untuk Pidie Jaya pada saat penyusunan rancanagn KUA - PPAS tahun 2018,” sebut Said Mulyadi.  ( Nazar)