Yusril : Panglima Bicara Untuk Kepentingan Negara Bukan Politik Praktis

JAKARTA, suarakpk.com – Polemik senjata kali pertama muncul, setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut ada 5.000 senjata ilegal yang didatangkan oleh institusi nonmiliter ke Indonesia. Gatot menyampaikan hal itu di acara silaturahmi dengan purnawirawan jenderal dan perwira aktif TNI, pada Jumat, 22 September 2017.

Pernyataan Gatot itu membuat sejumlah petinggi penegak hukum dan pejabat negara bersuara. Di antaranya, Ketua Badan Intelijen Negara Jenderal (Pol) Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Wiranto mengatakan ada 500 pucuk senjata dibeli BIN dari PT Pindad untuk keperluan sekolah intelijen.

Pengamat Intelijen dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingat sumpah prajurit kembali. Sebab, beberapa pernyataan yang ia lempar belakangan ini membuat rakyat bingung, terlebih soal kedatangan ribuan senjata api yang disebut ilegal.
"Jadi kembali ke sumpah prajurit saja, qualited the bester jadi panglima itu. Jadi rakyat tidak menduga-duga, tidak mengira-ngira. Pusing saya rasanya, jadi kapan kerjanya," ujar Connie saat dihubungi, Senin (2/10).
"Intinya aku pikir drama-drama menarik perhatian publik, membuat rakyat galau hanya untuk tujuan popularitas, tujuan politik atau tujuan lainnya yang hanya Tuhan tahu disetop oleh Panglima TNI," lanjutnya.
Kemudian, kata Connie, Panglima TNI sebaiknya menyelesaikan semua secara ketatanegaraan, tidak usah disebar di ruang publik sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat (polemik), apalagi sampai menimbulkan perpecahan baik antar aparutur negara maupun di masyarakat.
"Jadi maksudnya berita ini diedarkan untuk apa? Apakah rakyat mau dibuat pusing terus dan yakin para kementerian lembaga pejabat negara ini engga bisa kerja? Engga bisa koordinasi? Menurut saya, ini ada skenario drama politik tapi gagal total. Jadi bingung semuanya sekarang," jelas dia.

Terpisah, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra tidak melihat adanya unsur politik dalam pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan 5.000 senjata ilegal.
“Menurut saya enggak apa-apa sih. Karena dia (Gatot Nurmantyo) kan bicara untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya. Yang soal senjata itu,” ujar Yusril saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
Yusril menegaskan, pada dasarnya seorang pejabat negara seperti Gatot mungkin saja berpolitik. Namun, tentu politik yang dimaksudkan bukanlah politik praktis perebutan kekuasaan, melainkan politik untuk meloloskan kebijakan negara.
“Kalau seorang Panglima TNI, kan dia bicara politiknya itu politik tentara dan politik tentara itu konstitusi. Beda dengan politikus di DPR. Karena kepentingan politik, dia bisa bicara begitu,” ujar Yusril.
Oleh sebab itu, Yusril yakin bahwa Gatot tak sedang berpolitik dalam konteks pertarungan perebutan kekuasaan saat berbicara mengenai senjata ilegal.
“Artinya memang dia bicara mengenai kepentingan negara. Jadi, tidak dalam konteks memperjuangkan kepentingan satu kelompok atau satu golongan,” ujar Yusril. (Topang/red)