Mandailing Natal : Penggunaan Dana Desa Batu Mundom Dinilai Tidak Transparan

MANDAILING NATAL, suarakpk.com - Adanya surat himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan untuk Kepala Desa seluruh Indonesia tertanggal 31 Agustus 2016. Sifatnya Penting dengan nomor : B.7508/01-16/08/2016, adalah bukti keseriusan pihak KPK dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar melakukan pengawasan dan melaporkan informasi serta keluhan yang dianggap perlu terkait penggunaan keuangan desa khususnya Dana Desa kepada Satgas Desa - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun sangat disayangkan, seharusnya surat himbauan dari KPK tersebut harus diperbanyak dan ditempelkan di tempat-tempat strategis misalnya di kantor desa atau di tempat-tempat lain yang mudah dibaca masyarakat.

Seperti kegiatan penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 di Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, diduga tidak transparan kepada warga desa. Hal ini disampaikan salah seorang warga yang enggan namanya disebutkan melalui handphone kepada awak media ini.

"Kami di desa Batu Mundom ini memberitahukan sama abang, bahwa pelaksanaan kegiatan dana desa di desa kami sudah tidak transparan lagi, pembelian material bangunan dan bahan keperluan lainnya dia kelola sendiri,” ungkap nya.

Namun ditempat lain,kepada awak media ini kepala desa Batu Mundom Bardansyah Nst ,membantah dirinya tidak transparan.

"Kita transparan, namun mana mungkin semuanya dibuka ke publik, kita terbuka tapi bukan buka - bukaan." kata Bardansyah kepada suarakpk.com belum lama ini di kantornya.
Ditambahkan Bardansyah, "suatu contoh ;saya menikah dengan si Anu Binti Pulan, kan sudah jelas saya menikahi si Anu Binti pulan tapi, apa yang dilakukan dikamar pengantin, orang lain tidak perlu tahukan? ah jadi itu lah, untuk RAB yang boleh dilihatkan/pemeriksa  adalah Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, KPK kalau yang lain, maaf tidak boleh," tegas kepala desa tersebut.

"Itu orang-orang barisan sakit hati, orang-orang yang kontra sama saya, yang mengatakan saya tidak transparan.” tambahnya

Menanggapi keterangan Kepala Desanya, salah satu warga yang enggan disebutkan namanya menyayangkan penjelasan sang kepala desa. "sangat disayangkan penjelasan kepala desa tersebut, jika seorang kepala desa mengatakan bahwa tidak mungkin semua kegiatan pelaksanaan pengelolaan APBdes di buka ke publik, seperti ungkapan sdr.Bardansyah Nst, berarti dia harus diberi pemahaman lagi tentang UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)"kata warga.

Senada warga yang lainnya berharap aparat penegak hukum untuk bisa bertindak mengusut dugaan adanya penyimpangan penggunaan dana desa di Desa Batu Mundom, "kami berharap kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, Satgas DD dan KPK untuk menindak lanjuti dugaan penyalahgunaan jabatan yang diduga dilakukan oleh Bardansyah Nst selaku kepala desa Batu Mundom." tutur salah satu warga. (IR.034)