Gunungkidul suarakpk.com - Dugaan tindakan Pungli program sertifikat Prona Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul akan segera di tindak lanjuti oleh kejaksaan Negeri Gunungkidul. Adanya dugaan penyalahgunaan program sertifikat prona Tahun 2013 sampai 2016 tersebut menjadi sorotan masyarakat desa Sumberwungu.
Beberapa waktu yang lalu suarakpk.com telah mengunggah berita terkait dugaan penyimpangan tersebut. ( http://www.suarakpk.com/2017/06/gunungkidul-diduga-desa-sumberwungu.html ) Banyak warga yang geram dengan ulah oknum perangkat desa setempat.
Pada Tahun 2015 penarikan biaya pembuatan sertifikat Prona bervariasi, dari mulai Rp.450.000 hingga Rp 680.000.
Menurut salah seorang warga desa Sumberwungu SK, menjelaskan bahwa dusunnya di tarik Rp.650.000 di tambah untuk pembelian sampul beserta foto kopy Rp.30.000. "di dusun saya di tarik lebih tinggi di banding dusun yang lain di Tahun 2015", katanya.
Selanjutnya perwakilan dari masyarakat desa Sumberwungu mendatangi kejaksaan Negeri Gunungkidul beberapa waktu yang lalu guna melaporkan dugaan pungli program Prona tersebut, yang langsung di terima Jaksa PIDSUS.
Pihak kejaksaan yang menangani Tindak Pidana Khusus Sihid, menjelaskan terkait adanya indikasi pungli Prona tersebut. Telah terbit Surat Keputusan 3 Menteri Nomor : 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis.
"Bahwa para pihak yang terkait dengan program Prona telah di atur dalam Surat Keputusan tersebut termasuk menyangkut besarnya rupiah yang akan di keluarkan oleh masyarakat yang akan ikut program Prona ", katanya.
Sampai sejauh ini pihak Inspektorat yang akan mendata dari Tahun berapa serta berapa besar jumlah penyimpangan tersebut. "Jika desa tidak mampu untuk mengembalikan ke pihak masyarakat maka proses hukum akan terus berjalan", ungkapnya.
(Redaksi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar